IntenNews.com | Sumut - Penghargaan itu menjadi paradoks busuk yang tak tercium karena selain dibingkai apik dan dalam elu-eluan pengendus tahta dan sekawanan kaum pengibas ekor. Penghargaan itu juga dibungkus indah dalam bentuk balas budi dari pemilih setia. Walau telah semaksimal mungkin mengubah penampilan aslinya dengan mengenakan pakaian adat etnis terbanyak yang mendiami daerahnya namun ia lupa akan hal kebudayaan menjilat licin dipantat kekuasaannya yang tumbuh subur. Justru melahiran budaya korupsi mengatasnamakan dirinya sendiri dalam anggaran-anggaran atau mengatasnamakannya saat mengantikan ini itu maupun mengatasnamakannya yang bepergiannya. Alhasil penghargaan itu bukan puncak prestasi, melainkan nisan matinya kejujuran di pemerintahan yang ia pimpin, Karena melupakan bekerja sesuai janji-janji diatas mimbar kampanye dahulu. Untuk berbuat menyenangi hati rakyatnya menjadi dinilai gagal sebagaimana di Era-nya nyenangi rakyat Era sebelumnya.
Ma'rifat budaya jika diulit dengan kejujuran maka budaya adalah adalah cara hidup yang hidup yang menghidupkan. Ini artinya diperlukan etika sadar diri dan tahu malu, bukan tahu-tahuan alias sok tahu yang berujung tak punya malu. Sebagaimana pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, namun di daerah ini yang tampak nyata hanyalah budaya puji-pujian dari seseorang yang membungkukan badan karena jabatan atau karna harta kekayaan. Dan dengan penghargaannya itu sudah masuk kedalam perangkap dibodohi. Karena penghargaan yang diterima itu adalah perjalanan karma buruk oleh karena di waktu hari jadi daerahnya, ia membagikan berbagai penghargaan yang menentang banyak akal waras disebabkan kategori ketidaklayakan yang menerima kapasitasnya sebagai tokoh, fakta dilapangan menokohi.
Namun,jika tadi penghargaan tentang "Menata Kota dan Membangun Desa yang ia terima bukan penghargaan kebudayaan, maka itu adalah penghargaan sesungguhnya nisan kejujuran bakal dipatokan padanya sampai akhir zaman. Karena setelah lebih setengah abad daerah tersebut ada , daerah ini minus dari kata Negeri Idaman. Namun sepertinya kalimat Menata Kota Membangun Desa ternyata kalimat yang ditulis oleh penyair teknokrat pelacur politik karena kenyataanya setelah berkuasa, Desa hanya dibangun di atas baliho, Kota hanya ditata dalam laporan.
Yang nyata justru jalan rusak, sampah dimana-mana, pelayanan compang-camping, dan anggaran yang bocor seperti pipa tua. Janji berubah jadi slogan, slogan berubah jadi kebohongan yang diulang-ulang sampai dianggap wajar dan wajar tanpa pengecualian. Penghargaan kebudayaan yang disematkan kepadanya adalah penghinaan terhadap seniman sejati yang terabaikan, terhadap tradisi yang dipaksanya mati perlahan, dan terhadap rakyat yang masih percaya bahwa budaya adalah soal martabat yang membangun bukan pada secarik kertas penghargaan. Apa arti anugerah kebudayaan jika budaya asli tempatan di ujung kepunahan?. Apa makna apresiasi anugerah penghargaan, jika kreativitas harus tunduk pada kepentingan kekuasaan untuk momentum acara lima tahunan.
Lebih tragis lagi, budaya menjilat dipelihara sebagai sistem. Mereka yang jujur, punya potensi disingkirkan, yang kritis dicap pembangkang, yang patuh tanpa akal diberi panggung. Inilah kebudayaan versi kekuasaan di negeri slogannya Menata Kota Membangun Desa, bukan merawat nurani, tapi mengamankan posisi. Maka wajar bila penghargaan itu terasa hambar. Ia tak lahir dari prestasi, melainkan dari relasi hingga kebawah yang mengibas ekor tak berakar pada kerja, tapi pada citra. Sebab pemimpin yang tak mengerti sejarah, sesungguhnya akan bersembunyi dalam kebesaran baju kebudayaan. Mengapa?. Sebab belum tentu orang yang mendapat penghargaan kebudayaan itu akan mengerti sejarah dan akar budaya.
Pemimpinnya dianugerahi penghargaan namun pahlawan daerahnya diratakan makamnya agar tidak dikenang sejarah budaya dan perjuangannya. Salah satunya adalah Tokoh H. Abdurrahim Ja'far, BA yang terabaikan oleh pemerintahan di daerahnya sebagai Pahlawan karena ketidakmampuan pemimpin tersebut mengabadikan perjuangan luhurnya untuk Bumi Ika Bina En Pabolo. Jangankan melestarikan semangat juang dan pengorbanan H. Abdurrahim Ja'far, BA, mengabadikan namanya sebagai nama jalan pun pemimpin itu tidak berkemampuan, pada hal pemimpin itu mempunyai hak dan wewenang.
Jadi pantaslah jika penghargaan yang diterimanya itu hanyalah sebuah simbol kosong yang berusaha menutupi kenyataan pahit bahwa kebudayaan sejatinya hanyalah omong besar, omong kosong. Seperti grafik keberhasilan inflasi yang kenyataannya rakyatnya sendiri yang pontang-panting bertahan mempertahankan perputaran hidup jangan sampai mengalahkan perputaran rupiah.
Sejarah mencatat dengan kejam. Piagam bisa menguning, piala bisa berdebu, tetapi kebusukan kepemimpinan selalu menemukan cara untuk dikenang. Dan di hadapan rakyat yang suatu hari bangun dari diamnya, penghargaan itu tak akan dibaca sebagai kehormatan—melainkan sebagai bukti betapa jauhnya kekuasaan tersesat dari makna budaya yang sebenarnya.
SigondrongDalamDiam
*Seniman LabuhanBatu*
.jpeg)