IntenNews.com | Belawan - Di perairan laut nusantara, laut tetap setia pada pasang-surutnya. Ikan tetap berenang, nelayan tetap melaut dengan doa dan keberanian,Namun tidak di laut Belawan sebab ada satu yang tak pernah bergerak yakni dokumen ijin, ya.dokumen ijin di Kesyahbandaran Belawan yang mohonkan nelayan itu hanya diam, membatu, dikurung waktu, seolah negara sengaja mengajarinya cara menjadi fosil yang akan mematahkan nyanyian nenek moyangku seorang pelaut menjadi bajak laut. Setahun sudah,dokumen itu berada disana,namun tak siap-siap juga ijin kapal untuk melaut.seperti kesyahbandaran belawan hendak mengkaramkannya karna birokrasi yang berbelit dan dipersulit di meja gambar KSOP Utama Belawan seakan merubah wujud negara dari pelayan publik menjadi labirin kertas, dari penjaga keselamatan pelayaran menjadi penjaga gerbang tanpa arah.
Gambar rancang bangun kapal diperlakukan seperti kitab suci yang harus sempurna.padahal kapal itu kayu, tradisional, lahir dari kearifan lokal pesisir, bukan dari pabrik baja atau pabrik kimia, Negara memaksa perahu rakyat menari mengikuti notasi kapal modern, lalu menyalahkan mereka karena langkahnya dianggap sumbang. Di sinilah logika mati pelan-pelan. Aplikasi Simkapel, yang digadang sebagai simbol digitalisasi, justru menjelma menjadi mesin penolak yang dingin dan bisu,permohonan ditolak berulang kali, alasan berubah-ubah, syarat yang tak wajib dipaksa menjadi wajib. Konsistensi lenyap, digantikan tafsir personal yang berkuasa tanpa wajah. Birokrasi tidak lagi berdiri di atas aturan, melainkan di atas selera.
Lebih menyedihkan lagi, suara rakyat tak menemukan telinga. Gawai berdering namun tak diangkat, pesan tak dibalas. Pejabat publik yang bertanggungjawab seharusnya hadir sebagai jembatan justru menjadi tembok. Negara menghilang di jam kerja, tapi selalu hadir saat menagih kepatuhan. Ironisnya,semua ini terjadi di sektor yang katanya penopang ketahanan pangan. Negara gemar berpidato tentang ekonomi kerakyatan, tetapi di lapangan, nelayan dan pengusaha perikanan dibiarkan berhadapan dengan meja yang lebih keras dari ombak. Mereka ingin taat, ingin menyetor PNBP, ingin legal namun negara menjawabnya dengan penundaan.
Di titik ini, pertanyaan menjadi sah: siapa sebenarnya yang menghambat ketahanan pangan? Nelayan dengan kapalnya yang sederhana, atau birokrasi dengan pikirannya yang kaku?. Jika Asta Cita adalah janji keberpihakan, maka kasus Belawan adalah cermin retak yang memantulkannya sebagai slogan kosong. Negara tak sedang kalah oleh badai, tetapi oleh pejabat-pejabatnya sendiri yang lupa bahwa kekuasaan administratif bukan alat untuk menyulitkan, melainkan amanah untuk memudahkan.
Sebab bila kapal rakyat karam bukan karena cuaca, melainkan karena dokumen, maka yang tenggelam bukan hanya usaha perikanan melainkan kepercayaan pada negara.Dan bila setahun berlalu tanpa jawaban, barangkali masalahnya bukan pada gambar kapal, melainkan pada gambar besar birokrasi kita yang makin jauh dari wajah rakyat.Ataukah budaya terima kasih dengan harus menyelipkan amplop masih terus dipertahan di negeri ini oleh pejabat mau pun aparatur negara sehingga membuat rakyat selalu dipersulit untuk setiap keperluannya?.
SigondrongDalamDiam
*Seniman LabuhanBatu*
.jpeg)
