Medan tidak berada di bawah permukaan laut seperti sebagian wilayah Belanda. Namun setiap kali hujan deras turun, sebagian warga harus berhadapan dengan persoalan yang sama: jalan berubah menjadi genangan, saluran meluap, kendaraan kesulitan melintas, bahkan anak-anak sekolah harus berjibaku melewati jalan yang tergenang.
Lalu kita bertanya: apa yang sebenarnya salah dengan cara kita mengurus drainase Persoalannya bukan semata-mata hujan. Hujan adalah kehendak alam. Tetapi genangan yang berulang di lokasi yang sama semestinya menjadi alarm bagi pemerintah bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi dalam sistem drainase dan tata kelola lingkungan.
Di kawasan Medan Marelan, misalnya, persoalan drainase bukan cerita baru. Ada saluran yang dangkal, tersumbat, dipenuhi sampah, tidak terhubung dengan baik, bahkan terdapat kawasan yang kondisi jalannya memprihatinkan ketika hujan turun. Ini juga terjadi dibeberapa tempat lain yang ada di Kota Medan.
Yang lebih memprihatinkan, persoalan seperti ini sering baru mendapat perhatian ketika masyarakat sudah mengeluh atau ketika banjir sudah menjadi berita. Mengapa harus menunggu air naik baru pemerintah bergerak? Bukankah lebih murah mencegah daripada memperbaiki kerusakan setelah banjir?
Inilah yang seharusnya menjadi bahan evaluasi serius Pemerintah Kota Medan, termasuk jajaran kecamatan dan kelurahan.
Lurah memang bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas seluruh persoalan drainase. Camat juga memiliki kewenangan dan fungsi koordinasi yang berbeda. Dinas teknis pun mempunyai tugas sesuai kewenangannya.
Tetapi masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang saling menunjuk. Masyarakat membutuhkan satu pemerintahan yang hadir dan bekerja sebagai sebuah sistem.
Kalau drainase bermasalah di lingkungan, kelurahan harus mengetahui. Kalau membutuhkan penanganan teknis, harus dikoordinasikan dengan kecamatan dan perangkat daerah terkait. Kalau persoalannya menyangkut saluran utama, harus ada tindak lanjut dari instansi teknis.
Jangan sampai laporan warga berhenti di meja administrasi. Drainase Bukan Sekadar Proyek. Ada kecenderungan kita melihat drainase hanya sebagai proyek fisik: membangun, menggali, mengecor, lalu selesai.
Padahal drainase bukan sekadar beton dan semen. Drainase adalah sistem. Saluran lingkungan harus terhubung dengan saluran yang lebih besar. Kapasitasnya harus disesuaikan dengan kondisi kawasan. Pemeliharaan harus dilakukan secara berkala. Sampah dan sedimentasi harus dikendalikan. Tata ruang juga harus memperhatikan daerah resapan dan arah aliran air.
Kalau satu saluran diperbaiki tetapi saluran berikutnya mampet, air tetap akan mencari tempat terendah. Akhirnya warga kembali menjadi korban.
Belanda memberikan pelajaran bahwa pengelolaan air membutuhkan perencanaan jangka panjang, pengendalian risiko dan pemeliharaan yang konsisten.
Kita tidak perlu meniru Belanda mentah-mentah kalau takut malu. Tetapi setidaknya kita harus belajar dari prinsip sederhananya:
Jangan menunggu air menjadi bencana baru sibuk mengurus air. Medan Jangan Hanya Pandai Menangani Banjir Setelah Terjadi
Pemerintah Kota Medan tentu memiliki program dan anggaran untuk infrastruktur. Namun ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak proyek yang selesai.
Ukuran yang lebih penting adalah: Apakah masyarakat merasakan manfaatnya? Kalau jalan yang sama terus tergenang setiap hujan deras, berarti ada persoalan yang belum selesai. Kalau saluran baru dibangun tetapi air tetap menggenangi rumah warga, berarti sistemnya harus dievaluasi.
Kalau masyarakat berkali-kali menyampaikan keluhan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas, maka komunikasi dan respons pemerintah juga patut dipertanyakan.
Dan kalau persoalan banjir terus berulang dari tahun ke tahun, pemerintah harus berani bertanya kepada dirinya sendiri:
Apakah selama ini kita benar-benar menyelesaikan masalah, atau hanya memindahkan masalah? Medan membutuhkan kebijakan drainase yang berbasis peta risiko, bukan sekadar respons terhadap laporan yang sedang viral.
Medan membutuhkan pemeliharaan rutin, bukan pengerjaan ketika saluran sudah kritis. Medan membutuhkan koordinasi antar instansi, bukan birokrasi yang bekerja sendiri-sendiri.
Dan yang paling penting, Medan membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa pengendalian banjir tidak cukup dengan menyalahkan curah hujan.
Karena hujan tidak pernah memilih kota mana yang pemerintahnya siap dan mana yang tidak.
Yang membedakan adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan kotanya menghadapi hujan. Belanda sudah lama memahami itu.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi: “Kapan hujan berhenti?” Tetapi: “Kapan kita serius belajar mengurus air?”
DianWahyudi
SiAnakKampung
.webp)
~2.jpg)
