IntenNews.com | Labuhanbatu - Dalam pilkada 2024 yang digelar serentak kemarin khususnya di Kabupaten Labuhanbatu yang diikuti 3 pasangan calon, hanya pasangan calon Bupati dr.Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., M.K.M. dan Wakil Bupati H. Jamri, S.T. yang memiliki Visi mewujudkan Labuhanbatu yang Cerdas dan Bersinar untuk membangun Desa dan menata Kota.
Dan dengan meraih 113.976 di 6 Kecamatan yakni Rantau Utara, Bilah Barat, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan dan Panai Tengah maka pasangan dr.Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., M.K.M. dan H. Jamri, S.T. terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati LabuhanBatu terpilih periode 2024-2029 yang secara resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Itu berarti di November ini belum genap 1 tahun Kepemimpinan dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., M.K.M. sebagai Bupati di Labuhanbatu, sekitaran 9 bulanan. Namun sepertinya beliau sedang menjalankan jargon disaat kampanye yakni " Menata Kota Membangun Desa". Hal ini dapat dilihat dengan sangat gencarnya para jajaran dibawahnya beliau melakukan gerakan sapu bersih Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti yang banyak terlihat berseliweran di media sosial baru-baru ini. Lengkap dengan petugasnya maupun surat edaran dari Kelurahan.
Memang pemandangan PKL di Kabupaten Labuhanbatu begitu maraknya, ini dapat dilihat mulai disuguhkan sejak memasuki Kota Rantau Prapat Kota Idaman yakni jalan Lintas Sumatera/Jl. W. R. Supratman,Thamrin,Ahmad Yani,Jalan Gelugur, Jalan Binaraga, Jalan Urip dan jalan-jalan lainnya di Kabupaten Labuhanbatu ada tampilan PKL. Walau tidak dapat dipungkiri kehadiran PKL turut menjadikan Kota lebih semarak karena kehadiran mereka yang menghadirkan dinamika kehidupan jalanan yang hidup, penuh warna, dan dekat dengan masyarakat.
Deretan lapak makanan, minuman, dan barang kebutuhan sehari-hari menciptakan suasana ramai, interaksi sosial, serta menjadi ruang ekonomi rakyat yang tumbuh dari kreativitas dan kemandirian. Aktivitas jual beli di trotoar atau sudut jalan tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga memberikan nuansa khas pada wajah Kota yang mencerminkan keberagaman budaya karakter, cita rasa, dan semangat kerja masyarakat yang ingin maju walau hanya bisa bertahan saja sudah sangat luar biasa sehingga tidak menjadi beban negara.
Di Kabupaten Labuhanbatu sendiri PKL kian tumbuh subur keberadaannya mereka sering ditemui di berbagai ruas jalan utama, sehingga menimbulkan persoalan karena sering sebagai pelanggar tata ruang Kota dan kenyamanan masyarakat, seperti di wilayah Jalan Gelugur (Pasar Gelugur), jalan Binaraga (Seputaran Taman Bermain Anak), Jalan Thamrin, dan Ahmad Yani, Jalan Urip. Banyak PKL atau Pertokoan (usaha) yang menggunakan trotoar dan sebagian badan jalan sebagai tempat berjualan.
Fenomena ini berdampak pada hambatan pejalan kaki yang menjadi pemilik hak atas trotoar karena trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki berubah fungsi menjadi lapak dagang. Pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan dan ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Lapak yang menjorok hingga jalan mengurangi ruang lalu lintas kendaraan yang sudah pasti menyebabkan penyempitan jalan dan kemacetan. Namun meskipun sering dipandang sebagai pelanggar aturan, pedagang kaki lima memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Karena selain dapat Menyerap Tenaga Kerja, PKL juga adalah aktivitas paling nyata menurunkan angka kemiskinan di negara ini. PKL menjadi solusi bagi masyarakat berpendidikan rendah atau yang tidak terserap lapangan kerja formal dan kehadiran PKL dapat menciptakan perputaran roda ekonomi lokal berputar dengan cepat dengan menghidupkan ekonomi mikro di lingkungan sekitar sehingga stabilitas sosial terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik. Meskipun rata-rata PKL semboyannya hanyalah "Dapat hari ini untuk makan hari ini".
Cerdas Bersinar Membangun Desa Menata Kota di Mulai Cerdas Pemimpinnya Memimpin
Untuk mewujudkan visi Bupati dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., M.K.M menata Kota saat ini apakah pantas hanya penertiban dan penggusuran yang sekarang ini sedang giat gencar dilakukan di Kota Rantau Prapat. Penertiban yang tanpa solusi ini hanyalah akan menimbulkan bekas luka yang mendalam pada para Pedagang PKL dan keluarganya. Sedangkan minimnya tempat berdagang yang legal, kebutuhan ekonomi mendesak serta kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan PKL itu tumbuh kembang.
Selain lemahnya pengawasan dan penataan ruang publik menyebabkan masalah ini terus berulang. Menghadapi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dianggap perlu menerapkan solusi yang manusiawi, realistis, dan berkelanjutan. Sehingga jargon menata Kota itu sangatlah pro kepada masyarakat kecil bukan hanyalah sebatas biar nampak kerja sebab itu sama saja seperti pepatah Jawa Iso Ngajar Ora Iso Nglakoni artinya bisa mengajar atau menyuruh, menasehati tapi tidak bisa melakukan atau mengamalkan sendiri. Maka dalam hal masalah PKL, Penataan dan relokasi yang humanis sangat diutamakan yang dimulai dengan menyediakan sentra PKL atau pasar rakyat yang strategis dan mudah diakses. Relokasi dilakukan melalui dialog, bukan penggusuran paksa main angkut gerobak lalu pasang pamflet "Dilarang Berjualan di Sepanjang Area Ini".
Sungguh jika itu dilakukan dilaksanakan hanya demi satu tujuan agar dilihat ada kerja atau hanya ingin agar terwujudkan visi Menata Kota membangun Desa itu bukanlah solusi yang baik dan tepat tanpa adanya revitalisasi trotoar dan ruang publik guna menata ulang trotoar untuk mengembalikan fungsi utamanya sebagai ruang pejalan kaki sehingga tersedia area khusus ruang terbuka untuk PKL yang tertata rapi, indah dan nyaman. Menimbulkan rasa aman pada pembeli, seperti contoh untuk di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani,Jalan Urip,Jalan Binaraga atau jalan-jalan yang PKL nya beraktivitas memakai trotoar dengan cara memberlakukan jam berdagang semisal dimulai dari jam 17.00 Wib hingga jam 05 00 Wib dan pedagang wajib memakai sarana dagangan yang dapat dibongkar pasang sehingga sewaktu-waktu jam-jam sibuk trotoar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan para pedagang harus mendapatkan legalitas yaitu perizinan sederhana untuk berdagang sehingga tiada was-was lagi yang menghampiri. Karena cukuplah was-was para pedagang selama ini yang dikejar-kejar para par-koperasi dengan bunga yang mencekik sebab jika melalui pihak Bank terlalu ribet nan berbelit maka hanyalah para par - Koperasi yang hanya menawarkan bantuan modal dengan cepat walau mencekik, pemerintah tak pernah hadir lewat Dinas Koperasi - nya.
Jika para pedagang mendapatkan legalitasnya tentulah pedagang PKL akan menjadi tercatat sebagai penambah pendapatan daerah. Lewat memberikan izin usaha dengan biaya ringan dan mekanisme mudah sehingga PKL yang terdaftar pembinaan, pelatihan, dan akses modal usaha.dengan tak lupa melibatkan masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan dan ketertiban (parkir).
Bagaimana untuk di Jalan Gelugur Pasar Gelugur?
Terlihat aneh memang jika ada PKL di sekitaran area Pasar Itu artinya ada pasar di dalam pasar. Sejak Pasar Gelugur tersebut diresmikan oleh Bupati Tigor Panusunan Siregar tahun 2012. Hingga sekarang menjadikan Pasar Gelugur adalah sebuah cerminan berhasil atau tidaknya Bupati memimpin dan memajukan masyarakat LabuhanBatu dikarenakan di Pasar Gelugur ini tidaklah hanya masalah Lapak Jualan, Kebersihan, Penerangan, Air Bersih, Keamanan serta perparkiran saja tetapi masalahnya pada penataan lapak jualan yang kurang mengikuti alur kemauan pedagang.
Terhadap pembeli atau sebaliknya kemauan alur pembeli terhadap pedagang sehingga menyebabkan banyak lapak jualan yang ditinggalkan atau dipindahtangankan. Perlunya menata ulang lapak jual di pasar Gelugur dan perlunya mendata ulang akan pemilik-pemilik lapak jualan adalah salah satu strategi untuk mengembalikan pasar gelugur tanpa ada pasar di area pasar dan hal ini hanya mampu dilakukan oleh bagian yang berani jujur dan adil sebab namanya pasar pastilah tempat segala kecurangan tempat ternyamannya setan,jika tak percaya lihatlah capaian ada di pendapatan daerah apakah terlampau ataukah hanya melampaui.
(SigondrongDalamDiam)
.jpeg)
.jpeg)
