Pertanyaannya, kalau memang tidak paham, kenapa tetap berani mengarahkan? Kalau tidak mengerti aturan, kenapa tidak belajar? Atau jangan-jangan… ini bukan soal tidak paham, tapi pura-pura tidak tahu? Ketika aparat di tingkat paling dekat dengan masyarakat, seperti Kepala Lingkungan tidak menjalankan fungsi pelayanan dengan benar, maka yang dirugikan adalah rakyat kecil.
Mereka dipaksa keluar uang untuk sesuatu yang seharusnya gratis. Lebih parah lagi, praktik ini membuka ruang “permainan”. Pihak ketiga tumbuh subur bukan karena dibutuhkan, tapi karena dibiarkan. Ini bukan sekadar soal administrasi. Ini soal kepercayaan.
Kalau urusan KTP, KK, dan akta saja sudah dipersulit, bagaimana masyarakat bisa percaya pada sistem? Sudah saatnya praktik seperti ini dihentikan.
Pelayanan publik bukan ladang keuntungan. Dan jabatan bukan alasan untuk lepas dari tanggung jawab. Kalau memang tidak paham, belajar. Kalau tidak mau belajar, mundur. Jangan rakyat yang terus disuruh bayar atas ketidaktahuan. Atau mungkin ini kesengajaan.
DianWahyudi
SiAnakKampung
