IntenNews.com | Labuhanbatu - 80tahun sudah kabupaten Labuhanbatu berdiri dan kini di abad 21 ini, Negeri yang semboyannya Ika Bina En Pabolo masih jauh dari kata pembangunan yang berpihak ke publik, mungkin hanya di kabupaten ini sajalah dari sekian kabupaten di Indonesia raya yang usianya dikatakan sudah dalam fase sepuh yang telah menetaskan 2 kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu selatan namun tiap kali di hari besar terjadi seperti Idul fitri maupun tahun baru pembatas jalannya sebagai pengurai kemacetan agar tak mengular panjang maka terpasangkanlah garis pembatas yang diawal tegang kemudian longgar karena terbuat dari tali plastik kalau tidak tali kepangan si pilinan nylon.
Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan makam pahlawan hingga ke arah kantor bupati jalan Sisingamangaraja Ujung Bandar Rantauprapat hari ini bukan lagi sekadar jalur penghubung, melainkan urat nadi aktivitas masyarakat yang terus berdenyut tanpa jeda, di setiap jam-jam sibuk seolah waktu ikut tersendat di antara deru mesin dan klakson yang saling bersahutan. Kemacetan bukan lagi peristiwa sesekali, tetapi telah menjelma menjadi rutinitas yang menggerus produktivitas dan kenyamanan publik.
Sudah selayaknya jalan tersebut ditingkatkan menjadi jalur dua,pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan telah menciptakan beban yang kian hari kian berat ditanggung badan jalan. Di sisi lain, kawasan di sepanjang jalur itu terus berkembang mulai dari perkantoran, pusat usaha, universitas hingga aktivitas sosial masyarakat bertumpu di sana. Tanpa penyesuaian infrastruktur, kemacetan hanya akan menjadi warisan masalah yang terus berulang dan terulang. Belum lagi masalah drainasenya yang berdampak menimbulkan banjir saat hujan mencurah lebatnya.
Walau persoalan ini bukan sekedar soal kebutuhan teknis saja melainkan juga soal kewenangan. Status jalan sebagai jalan provinsi menempatkan tanggung jawab utama pada pemerintah provinsi, disinilah peran kepemimpinan daerah diuji. Bupati Labuhanbatu saat ini Maya Hasmita yang garang berslogan "Menata Kota Membangun Desa" saat kampanye di pilkada yang lalu.Saat ini tidak cukup hanya menjadi penonton atas kondisi kemacetan yang ada melainkan harus aktif membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, komunikasi yang intens,penyusunan perencanaan yang matang,serta dorongan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan perubahan tersebut. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi bukan sekadar formalitas administratif,tetapi bentuk nyata dari kolaborasi demi kepentingan hakikatnya pelayanan publik. Ketika dua level pemerintahan mampu berjalan seiring, maka hambatan kewenangan tidak lagi menjadi alasan untuk stagnasi pembangunan untuk kota yang bertajuk Kota Idaman.
Menjadikan jalan Ahmad Yani dan Jalan Sisingamangaraja menjadi jalur dua bila terwujud bukan hanya tentang mengurai kemacetan yang pasti bertamu di hari-hari idul fitri tahun baru saja tetapi mungkin menjadi simbol dari awal dimulainya kerja nyata "Menata Kota" sehingga tidak lagi menjadi hanya sekedar janji kampanye.
Persoalan kemacetan di sepanjang jalan Ahmad Yani hingga jalan Sisingamangaraja yang terjadi saat ini harusnya mendapat tindakan serius Bupati Maya Hasmita bersama pemerintahan kabupaten yang ia pimpin dan kelola, untuk dijawab dengan tindakan nyata.Sebab jalan yang lancar bukan hanya mengindahkan kota menyamankan mata melainkan mempercepat serta mempersingkat perjalanan, menggerakkan roda ekonomi, memperkuat konektivitas, dan menghadirkan rasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari.
(SigondrongDalamDiam)
