IntenNews.com | Labuhanbatu- Alkisah...Di negeri Ika Nan Idaman di bolo bengek menata kota membangun desa yang cerdas bersinar saat ini dunia pendidikannya sedang dalam dunia lain dikarenakan yang seharusnya dunia pendidikan itu menjadi benteng terakhir yang menjaga nilai kejujuran,integritas, dan moralitas jika dikembalikan ke fitrah cerdas bersinarnya, namun di bawah kepala utama didiknya Tuanku Ngabdi Pohon muncul dugaan adanya praktik pungutan liar dalam proses pelantikan kepala sekolah di negeri cerdas bersinar menata kota membangun desa.
Timbul lah pertanyaan: " Apakah jabatan kini dinilai dari kapasitas dan prestasi, atau justru dari kemampuan menyetor uang?."
Informasi yang beredar dan kabarnya menyebutkan adanya dugaan permintaan setoran dengan nominal puluhan juta rupiah bagi calon kepala sekolah agar tetap menjabat atau bakal menjabat, bahkan disebut-sebut menggunakan rumus Rp150 ribu dikalikan jumlah siswa di sekolah yang akan dipimpin, jika benar, ini bukan sekadar pungli biasa. Ini adalah dugaan praktik yang merendahkan martabat dunia pendidikan sekaligus menghancurkan makna pengabdian seorang pendidik yang dipimpin pimpinan didiknya Tuanku Ngabdi Pohon.
Walau perlu ditegaskan, hingga saat ini informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum terbukti di hadapan hukum karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati, namun, besarnya perhatian publik terhadap isu ini justru menuntut adanya transparansi, bukan transmigrasi menuju keheningan.
Apabila dugaan tersebut ternyata tidak benar, maka pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila dugaan itu benar, maka tindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu, pendidikan tidak boleh menjadi ladang transaksi jabatan, sebab yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjangnya jika seseorang memperoleh jabatan karena diduga harus membayar mahal, maka publik akan sulit menghilangkan pertanyaan: Bagaimana cara mengembalikan uang yang telah dikeluarkan?.
Kekhawatiran semacam ini dapat melahirkan persepsi bahwa berbagai pungutan di sekolah berpotensi dijadikan jalan untuk menutup biaya memperoleh jabatan, yang menjadi korban akhirnya bukan hanya para guru, tetapi juga para siswa dan orang tua,jabatan kepala sekolah adalah amanah untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan investasi yang harus bakalan menghasilkan keuntungan karena ketika jabatan dipersepsikan sebagai komoditas, maka nilai-nilai pendidikan kehilangan kehormatannya, karena itu, dugaan ini tidak cukup dijawab dengan bantahan di media sosial atau saling lempar tanggung jawab melainkan harus ada andil oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas yang berwenang untuk mengambil sikap dengan melakukan penelusuran secara jujur profesional dan transparan, jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasilnya dengan gamblang bukan dengan gamelan agar nama baik pihak-pihak yang disebut tetap terlindungi utuh,akan tetapi jika ditemukan bukti, proses hukum harus berjalan tanpa kompromi bukan cara-cara kompeni " Omkoping " yang artinya suap-menyuap.
Masyarakat ika nan idaman di bolo bengeknya menata kota membangun desa cerdas bersinar saat ini tidak sedang menunggu drama melainkan menunggu kepastian ingin melihat bahwa dunia pendidikan masih dipimpin oleh orang-orang yang layak menjadi teladan, bukan oleh bayang-bayang orang yang penuh dugaan - dugaan jual beli jabatan,jual beli soal ujian serta bayang-bayang fiktif kegiatan sebab ketika integritas pendidikan dipertaruhkan sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya nasib 22 kepala sekolah, melainkan masa depan ribuan anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah tersebut.
SigondrongDalamDiam
*Seniman LabuhanBatu*
*Tulisan ini hanyalah fiktif yang hanya terjadi di alam penulis, apabila ada kesamaan cerita, tempat serta tokoh dalam tulisan ini semata-mata hanyalah kebetulan bukan ada unsur kesengajaan
