IntenNews.com | Sumut - 13/04/2026 - Di negeri yang katanya demokrasi ini, kritik seharusnya menjadi vitamin bagi kekuasaan. Tapi apa jadinya jika kritik justru dianggap sebagai ancaman?
Fenomena yang terjadi belakangan ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Aparatur desa yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru terlihat semakin alergi terhadap kritik, terutama dari wartawan. Alih-alih memberikan klarifikasi atau menggunakan hak jawab sebagaimana mestinya, yang muncul justru sikap defensif, bahkan cenderung menyerang balik.
Padahal, dalam sistem yang sehat, pers bukan musuh. Wartawan hadir sebagai kontrol sosial, menyampaikan suara publik, sekaligus menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah. Ketika peran ini dibungkam atau dilemahkan, maka yang terjadi bukan lagi sekadar konflik personal, melainkan ancaman terhadap keterbukaan itu sendiri.
Yang lebih memprihatinkan, sikap arogansi ini sering dibungkus dengan dalih “nama baik” atau “kehormatan jabatan”. Padahal, jabatan publik sejatinya bukan tameng untuk kebal kritik, melainkan amanah yang harus siap diawasi.
Jika aparatur mulai anti kritik, maka ada dua kemungkinan: ketidaksiapan dalam menjalankan tugas, atau ada sesuatu yang memang tidak ingin diketahui publik.
Kita tentu tidak ingin desa yang seharusnya menjadi ruang pelayanan dan keterbukaan berubah menjadi wilayah yang gelap dari transparansi. Sebab ketika kritik dibungkam, yang tumbuh bukan ketertiban, melainkan ketakutan. Dan ketika ketakutan dibiarkan, maka penyimpangan akan menemukan ruangnya sendiri.
Sudah saatnya aparatur desa memahami bahwa kritik bukanlah serangan, melainkan bentuk kepedulian. Menjawab kritik dengan data dan keterbukaan adalah langkah elegan. Sebaliknya, merespons dengan emosi hanya akan memperlihatkan kelemahan itu sendiri.
Karena pada akhirnya, yang diuji dari sebuah kekuasaan bukan seberapa kuat ia berdiri, tetapi seberapa siap ia dikritik.
DianWahyudi
SiAnakKampung
