Kepling adalah ujung tombak pemerintahan. Mereka yang paling dekat dengan masyarakat, yang seharusnya jadi solusi, bukan sumber masalah. Tapi faktanya, justru banyak laporan yang menunjukkan sebaliknya.
Pertanyaannya, ini salah individu semata? Atau ada yang lebih besar yang sedang tidak berjalan? Pembinaan yang lemah, pengawasan yang tumpul, serta proses evaluasi yang terkesan formalitas diduga menjadi akar persoalan.
Jika sejak awal pembekalan dan pengawasan dilakukan serius, mustahil persoalan serupa terus berulang dari satu lingkungan ke lingkungan lain.
Di mana peran lurah? Di mana fungsi camat? Jika kepling terus bermasalah tanpa tindakan tegas, maka publik berhak curiga: apakah ini pembiaran, atau memang sistemnya yang tidak bekerja? Lebih ironis lagi, ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
Kepling yang seharusnya jadi perpanjangan tangan pemerintah justru dipersepsikan sebagai “penguasa kecil” di wilayahnya. Ini bukan sekadar soal oknum. Ini soal sistem yang gagal mendidik, gagal mengawasi, dan gagal menindak.
Jika Pemerintah Kota Medan serius ingin membenahi pelayanan publik dari level terbawah, maka pembinaan kepling harus dievaluasi total bukan hanya di atas kertas, tapi nyata di lapangan. Karena kalau tidak, masalah yang sama akan terus berulang… dan yang dirugikan tetap satu: masyarakat.
DianWahyudi
SiAnakKampung
