Intennews.com|-MEDAN – Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan pada Selasa, (13/5/2026), Aksi ini menyoroti dugaan kejanggalan serius dalam pelaksanaan Ujian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai mencederai prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalitas seleksi nasional.
Dipimpin Azli Ritonga sebagai pimpinan aksi dan Aqsha Ansari sebagai Koordinator Lapangan, massa membawa sejumlah tuduhan yang menyasar langsung kualitas penyelenggaraan ujian. Mulai dari gangguan sistem server error, perubahan jawaban peserta tanpa persetujuan, alokasi waktu yang dinilai tidak masuk akal, hingga minimnya transparansi terkait mekanisme dan hasil penilaian.
AMPH juga mempertanyakan kualitas infrastruktur ujian yang dinilai buruk. Kondisi ini memunculkan kecurigaan adanya penyimpangan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan ujian, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Tidak hanya itu, massa menyoroti dugaan ketidaknetralan penyelenggara yang dinilai tidak menjaga independensi proses seleksi.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi memperjuangkan keadilan. Jika sistem ini benar-benar profesional dan transparan, maka tidak ada alasan untuk menolak evaluasi total, audit independen, serta pelaksanaan ujian ulang yang adil dan bebas gangguan teknis,” tegas Azli Ritonga di hadapan massa.
Aqsha Ansari menyebut aksi ini adalah representasi suara masyarakat yang merasa dicederai sistem yang tidak profesional.
“Banyak peserta datang dengan harapan besar, namun justru menghadapi persoalan teknis dan ketidakjelasan mekanisme penilaian. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini soal masa depan peserta,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, AMPH menyampaikan tujuh poin tuntutan yang ditujukan langsung ke inti panitia seleksi nasional. Tuntutan utama meliputi evaluasi total dan audit independen terhadap pelaksanaan ujian, pelaksanaan ujian ulang yang adil dan transparan, serta keterbukaan penuh soal standar kelulusan.
Massa juga mendesak investigasi dugaan manipulasi sistem dan ketidaknetralan penyelenggara. Tidak berhenti di situ, AMPH meminta DPRD Sumatera Utara membentuk Satgas khusus untuk mengusut dugaan kecurangan, serta mendesak Ombudsman RI melakukan audit forensik terhadap penggunaan anggaran oleh BKN dalam ujian tersebut.
Yang menjadi sorotan tajam adalah sikap BKN Regional VI Medan yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik. Hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun perwakilan yang keluar menemui massa untuk menerima aspirasi maupun memberi penjelasan.
“Kami datang secara baik-baik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi sangat kami sayangkan tidak ada pihak yang menemui massa aksi. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami terhadap keseriusan penyelenggara dalam merespons keresahan publik,” kata Azli Ritonga.
Sikap bungkam ini membuat AMPH mengambil langkah tegas. Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan Jilid II jika dalam waktu dekat tidak ada respons konkret dari pihak terkait.
Saat ini, kata Aqsha Ansari, pihaknya sedang melakukan konsolidasi lebih luas bersama elemen masyarakat dan mahasiswa dari berbagai daerah.
“Jika tuntutan kami tetap diabaikan dan tidak ada tindakan nyata, maka kami akan menggelar aksi jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas di berbagai daerah di Indonesia. Ini bukan hanya persoalan satu wilayah, tetapi menyangkut keadilan bagi seluruh peserta,” tegasnya.
AMPH menegaskan gerakan ini akan terus dikawal sebagai bentuk kontrol sosial. Tujuannya jelas: menjaga integritas sistem seleksi nasional agar tetap adil, transparan, dan bebas dari dugaan penyimpangan.(Red/R).
