IntenNews.com | (04/04/2026) - Lucu, tapi miris. Di level desa yang seharusnya paling dekat dengan rakyat justru muncul arogansi yang terasa seperti pejabat kelas tinggi. Bedanya, ini bukan soal kewibawaan. Ini soal mentalitas.
Ketika seorang perangkat desa menghina wartawan, publik langsung bisa membaca satu hal: ada yang tidak beres. Entah cara berpikirnya yang keliru, atau memang sudah terbiasa merasa “lebih tinggi” dari yang lain.
Padahal wartawan bekerja di bawah payung hukum yang jelas, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mereka bukan musuh, bukan pengganggu, apalagi objek hinaan. Mereka adalah pengingat bahwa kekuasaan, sekecil apa pun, tetap harus diawasi.
Tapi mungkin disinilah masalahnya. Tidak semua aparatur siap diawasi. Ada yang lebih nyaman bekerja dalam gelap, tanpa sorotan, tanpa pertanyaan. Dan ketika cahaya mulai menyorot, yang muncul bukan klarifikasi melainkan emosi, bahkan penghinaan.
Seorang praktisi hukum menilai, tindakan menghina wartawan tidak bisa dianggap sepele. Selain mencederai etika jabatan, hal itu juga berpotensi masuk ranah hukum jika memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.
Artinya sederhana: mulut bisa jadi bumerang. Lebih parah lagi, perilaku seperti ini justru merusak citra pemerintahan desa itu sendiri. Karena publik tidak melihat satu orang mereka melihat institusi. Satu ucapan arogan bisa menggiring opini bahwa aparatur desa memang tidak siap dikritik.
Ironisnya, tugas perangkat desa sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: melayani masyarakat, menjaga ketertiban, dan membangun hubungan yang harmonis.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya membangun konflik dan menunjukkan ego. Kalau sudah begini, wajar kalau publik mulai bertanya: ini aparat desa atau “raja kecil”?
Jabatan yang kecil bukan masalah.
Yang jadi masalah adalah ketika jabatan kecil dipakai untuk gaya besar, besar dalam arogansi, besar dalam merasa paling benar. Pada akhirnya, publik tidak butuh pejabat yang pintar bicara kasar. Publik butuh aparatur yang tahu batas.
Karena ketika rasa hormat dipaksa dengan jabatan, hasilnya bukan kewibawaan melainkan perlawanan.
DianWahyudi
SiAnakKampung
