|

Kabar Sumut Zaman ke Zaman

Foto : SigondrongDalamDiam lagi ngopi dengan pejabat
IntenNews.com | Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai luas 72.461 km², terdiri dari 25 Kabupaten yakni Kabupaten: Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. serta 8 Kota yaitu: Kota Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjungbalai, dan Tebing Tinggi. 

Menempati urutan ke-4 terbanyak jumlah penduduknya yang hidup dibawah garis miskin di Indonesia berdasarkan data Maret 2025 dari BPS, jumlah persentase kemiskinan 7,36% itu artinya sekitar 1,14 juta jiwa dari jumlah penduduknya 15.785.839 jiwa. Sedangkan untuk peringkat Narkobanya Sumatera Utara berada pada peringkat ke 2 dengan 5,318 kasus dan 6,623 tersangka berdasarkan Indonesia Drugs Report di tahun 2023. Namun berdasarkan statistik Badan Narkotika Nasional Sumut hanya 8,68 kasus dan 596 tersangka dari 2009 sampai 2022. 

Panjang jalan Provinsi di Sumatera Utara pada tahun 2023 adalah 3.006 km. Berasal data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Sedangkan jalan negara di Sumatera Utara adalah 2.620 km dan jalan Provinsi adalah 3.006 km. Dengan APBD-nya kisaran lebih Rp. 13 Triliun berdasarkan pada persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumatera Utara dalam rapat Paripurna untuk Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Terlalu luaskah Provinsi Sumatera Utara ataukah terlalu banyak jumlah Kabupaten / Kota Nya???. Mungkin terlalu banyak jumlah penduduknya sehingga jumlah kemiskinan terjadi kenaikan sebesar 0,17 poin dan terjadi kenaikan signifikan di daerah perkotaan (7,10%) dan perdesaan (7,71%) dan mungkin juga terlalu luas Sumatera Utara hingga Jalan - jalan status Provinsi menjadi berstatus terlupakan untuk diperhatikan. 

Sedangkan sejarah telah mencatat telah pun silih berganti Gubernur yang memimpin Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejak Provinsi ini dibentuk pada 15 April 1948 mulai dari:

Sutan Mohammad Amin Nasution: (1948 - 1949)

Ferdinand Lumban Tobing: (1949 - 1950)

Abdul Hakim Harahap: (1951 - 1953)

Roos Telaumbanua: (1965 - 1967) (Transisi)

Marah Halim Harahap: (1967 - 1978)

Edward Wellington Pahala Tambunan: (1978 - 1983)

Kaharuddin Nasution: (1983 - 1988)

Raja Inal Siregar: (1988 - 1993)

Tengku Rizal Nurdin: (1998 - 2005)

Rudolf Pardede: (2006 - 2008)

Syamsul Arifin: (2008 - 2011)

Gatot Pujo Nugroho: (2013 - 2013)

Tengku Erry Nuradi: (2016 - 2018)

Edy Rahmayadi (2018-2023).

Bobby Nasution sekarang ini. 

Namun sepertinya di Provinsi Sumatera Utara ini tingkat mensejahterakan rakyat yang berbasis berkeadilan sosial tidak pernah terwujud padahal sudah 19 kali hingga saat ini memiliki kepemimpinan. Dan tidak mengherankan jugalah jika tingkatan jalan - jalan status Provinsi yang berada di setiap Kabupaten - Kabupaten lain tidak pernah meningkat kelayakan pakainya. Sebab selalu saja menjadi alat pencapaian kekuasaan yang rapi dan indah dalam janji - janji politik. 

Bagaimana mungkin jumlah kemiskinan akan berkurang jika upaya penanggulangan kemiskinan itu hanyalah terus fokus melalui berbagai program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program yang meliputi perbaikan rumah dan sanitasi, bantuan untuk lansia dan masyarakat pesisir, pemberian beasiswa, serta penggalakan investasi untuk membuka lapangan kerja. 

Sedangkan untuk sampai di jabatan OPD tersebut budaya tidak gratis alias jual beli jabatan masih kental melarutnya sekental praktek Budaya korupsi anggaran,Free Proyek dan pungli.Ini Medan Bung itulah jargon metropolitannya dan Semua Urusan Memakai Uang Tunai itulah slogan di pasaran SUMUT nya. 

Yang gelagapan itu Kabupaten - Kabupaten yang APBD-nya kecil, dimana pemimpinya tak mampu menyakinkan investror untuk menanamkan modalnya sementara itu Provinsi bagai acuh tak acuh ditambah lagi para anggota dewan yang hanya tahu urusan dapilnya saat pemilu saja. Maka lengkaplah penderitaan Kabupaten tersebut. Didalam Provinsi akan maju hanya sesuai janji - janji Bupatinya.


SigondrongDalamDiam


Komentar

Berita Terkini