|

Ratusan Massa Badan Permusyawaratan Desa Geruduk Kantor DPRD DS, "Cari" Ketua DPRD Zakky Shahri

Ket. Foto : Ratusan pengunjuk rasa dari PABPDSI
IntenNews.com | Lubuk Pakam
, Berlarut-larutnya pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan P-APBD 2025 di DPRD Deli Serdang memasuki babak baru. Masyarakat mulai bereaksi menggeruduk gedung dewan, dan Kantor Bupati, Jumat, (04/07/2025) mendesak agar pimpinan dan anggota DPRD segera memprioritaskan pembahasan agar kepentingan rakyat kecil seperti anggaran BPJS tidak terkendala.

Para pengunjuk rasa yang diperkirakan ratusan orang dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Deli Serdang (PABPDSI) mengecam sikap pimpinan dewan yang terkesan tidak memprioritaskan pembahasan KUA-PPAS PPAS, RKPD dan P APBD. Padahal itu merupakan tugas dan fungsi dewan.

Perwakilan pengunjukrasa dalam.orasinya bahkan beberapa kali menyebut dan mencari-cari Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri yang tidak ada di gedung dewan. 

"Dimana Ketua DPRD ini? Kenapa tidak mau menerima aspirasi rakyat? Kenapa jarang masuk dan memimpin rapat paripurna? Ada apa ini?," kata salah seorang pengunjuk rasa.

Salah satu koordinator aksi Syahdan mengatakan aksi diikuti sedikitnya 150 orang lebih perwakilan BPD sebagai bentuk kontrol sosial kepada lembaga dewan. Kehadiran mereka untuk memastikan agar program pembangunan yang telah disusun Bupati dr Asri Ludin Tambunan dan Wakilnya Lom Lom Suwondo bisa berjalan dengan baik.

Umar sebagai perwakilan BPD dalam orasinya dengan lantang mempertanyakan keberadaan Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri. Ia meminta jangan hanya anggota DPRD saja yang hadir tetapi juga Ketua DPRD harus menyahuti aspirasi rakyat.

"Kami membaca di media ada kegaduhan antara Ketua DPRD dan Bupati Deli Serdang. Kami sebagai rakyat sangat prihatin. Perseteruan ini bukan hanya merugikan, tapi juga menghancurkan harapan rakyat kecil,” ucap Umar.

Jika ketidakharmonisan Bupati dan Ketua DPRD terus berlangsung dan tidak ada titik temu, maka Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Deli Serdang akan menyampaikan laporan kronologis kegaduhan kepada pimpinan partai di tingkat nasional. 

"Kami akan resmi meminta kepada DPP partai politik di Jakarta untuk mengevaluasi kadernya yang duduk di kursi pimpinan dewan," tegas Umar.

Massa aksi juga mendesak DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk segera menerbitkan Perda/Perbup tentang ranperda BPD yang hingga saat ini belum ditetapkan secara resmi oleh Bupati Deli Serdang.

Kenaikan tunjangan kinerja BPD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 57 agar dapat diatur secara khusus dalam Perda/Perbup Kabupaten Deli Serdang. Kenaikan BOP (biaya operasional) BPD sesuai kemampuan keuangan Desa masing-masing dengan prosedur surat permohonan resmi yang disampaikan oleh pemerintah Desa.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sosialisasi pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan di dalam Negeri (study tiru) dan atau program tahunan Nasional dan atau BPD berprestasi melalui PABPDSI agar ditingkatkan lagi yang pembiayaannya diatur perundang-undangan yang berlaku melalui barang kerjasama antar desa (BKAD) sebagai pelaksana kegiatan hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 55 ayat 3 pada huruf a dan b.

Mirisnya, aksi perwakilan BPD hanya diterima sejumlah anggota DPRD Deli Serdang diantaranya Muhammad Hasan, H. Purwaningrum, SH, Merry Afrida Sitepu, Irwasdul Ismal, S.Pd, H. Rachmadsyah, SH, Yudo Purwono, SE, MM,Timur Sitepu, Abdul Hakim Keliat, Marinus Sitepu dan M. Adami Sulaiman.

Sementara Ketua DPRD Zakky Shahri tidak terlihat batang hidungnya sehingga pengunjukrasa banyak mengumpat dan menyebut Ketua DPC P Gerindra Deli Serdang tersebut tidak memiliki kepekaan sosial. Bahkan dinilai alergi serta arogan.

Anggota DPRD Timur Sitepu malah seperti curhat menyampaikan keluhannya terhadap situasi dilema di DPRD kepada perwakilan pengunjuk rasa yang diterima di ruang paripurna.

"Kami telah sangat lelah menghadapi dinamika yang terjadi belakangan ini. Kami adalah wakil rakyat sepenuhnya memahami amanah yang telah diberikan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu Adami Sulaiman menyampaikan sempat viral di media sosial adanya pengambilalihan pimpinan sidang paripurna beberapa waktu lalu adalah bentuk nyata bahwa masih ada anggota DPRD yang serius dan berkomitmen. Itu menjadi sinyal kepada Pemerintah Daerah bahwa DPRD Deli Serdang tidak sepenuhnya seperti yang diberitakan secara negatif.

Usai melakukan aksi di DPRD, massa menuju Kantor Bupati Deli Serdang dan menyerahkan isi tuntutan yang diterima Sekda Deli Serdang H. Timur Tumanggor.


(Zoel Nasution)


Komentar

Berita Terkini