IntenNews.com|-JAKARTA, 21 Agustus 2026 – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berskala besar yang kembali meluluhlantakkan wilayah Kalimantan mendapat sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi. Pemerhati Kehutanan sekaligus Tokoh Aktivis Nasional, Andreas H. Silalahi, S.Hut, mengkritik keras narasi pemerintah yang terus-menerus menjadikan faktor alam sebagai kambing hitam.
Dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Jumat (21/8), Andreas menegaskan bahwa cuaca ekstrem bukanlah penyebab tunggal dari bencana ekologis tahunan ini. Ia menyoroti pola penyangkalan struktural birokrasi negara yang secara sistematis menyembunyikan akar masalah sesungguhnya: eksploitasi dan pembakaran lahan oleh korporasi.
"Pemerintah selalu mengambil jalan pintas menyalahkan fenomena El Nino dan kemarau panjang. Ini bentuk cuci tangan birokrasi. Berdasarkan data persebaran titik api (hotspot) dan analisis spasial, mayoritas sumber api justru berada tepat di dalam wilayah konsesi perusahaan skala besar dan area gambut yang sengaja dikeringkan (drained) untuk komersialisasi," tegas Andreas, merujuk pada realita lapangan yang turut disuarakannya melalui laman Instagram.
Pernyataan Andreas sejalan dengan konsensus saintifik. Ia mengutip analisis pakar pemantauan deforestasi dari Nusantara Atlas, David Gaveau, yang menyatakan bahwa skala kebakaran hari ini adalah "warisan dari empat dekade deforestasi yang mengubah lanskap luas menjadi kotak bahan bakar yang terdegradasi".
Hal ini diperkuat oleh literatur akademik, salah satunya jurnal Southeast Asian Studies dari Kyoto University (riset 'Peatland Management and Restoration in Central Kalimantan and Riau'), yang menyimpulkan secara empiris bahwa kerusakan hidrologi gambut yang memicu kebakaran masif dikontribusikan secara langsung oleh praktik konversi lahan sektor swasta, mulai dari perkebunan hingga Hutan Tanaman Industri (HTI).
Carut-marutnya penanganan Karhutla saat ini, dinilai Andreas secara terbuka untuk mengevaluasi kepemimpinan Raja Juli Antoni. Ia menilai sang menteri tidak memiliki kapasitas teknokratis dan terbukti menjadi hambatan utama bagi Presiden Prabowo dalam mewujudkan cita-cita ketahanan Nasional.
"Raja Juli Antoni terbukti tidak mampu menerjemahkan dan mengeksekusi visi besar Presiden Prabowo di sektor lingkungan hidup. Kita tahu, dalam dokumen Asta Cita, Presiden secara spesifik menempatkan isu ekologi sebagai prioritas utama. Bagaimana mungkin cita-cita Presiden bisa tercapai jika menterinya hanya sibuk dengan seremoni birokratis saat hutan kita habis dilalap api?" kritik Andreas
Andreas memaparkan secara detail setidaknya tiga program prioritas lingkungan hidup Presiden Prabowo yang terancam gagal total di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni: Pertama, Pembangunan Ekonomi Hijau (Green Economy): Presiden menargetkan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Namun, membiarkan korporasi membakar lahan dan melepaskan jutaan ton emisi karbon justru menyabotase komitmen Green Economy dan diplomasi iklim Indonesia di mata global. Kedua, Swasembada Air dan Energi: Prabowo berulangkali menegaskan pentingnya kemandirian air dan energi. Visi ini mustahil terwujud tanpa kelestarian kawasan tangkapan air dan tata hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS). Karhutla yang masif menghancurkan infrastruktur ekologis penyedia sumber air alami nasional. Ketiga, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis: Ketahanan pangan dan ketahanan iklim nasional sangat bergantung pada restorasi ekosistem.
Gaya kepemimpinan Kementerian Kehutanan saat ini yang elitis dan terkesan kompromistis terhadap kejahatan korporasi membuat agenda rehabilitasi lahan Presiden hanya berujung menjadi macan kertas.
Andreas Menilai Urusan Hutan Harus Dikembalikan Kepada Rimbawan "Mengurus jutaan hektare hutan hujan tropis dan merestorasi hidrologi gambut tidak bisa diselesaikan hanya dengan modal lobi-lobi politik dan kegiatan peresmian potong pita. Kami mendesak Bapak Presiden Prabowo untuk segera menempatkan seorang Rimbawan (lulusan Kehutanan) sebagai Menteri Kehutanan," tegas Andreas.
Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) ini memaparkan alasan intelektual mengapa Rimbawan mutlak diperlukan, yang pertama, pendekatan Ekologis Berbasis Sains: Seorang Rimbawan memahami ilmu silvikultur dan dinamika ekosistem. Mereka paham bahwa memulihkan lahan gambut yang mengalami irreversible drying (kering tak balik) membutuhkan intervensi tapak (scientific evidence), bukan sekadar instruksi administratif di atas meja. Kedua, memiliki Sense of Crisis Tanpa Beban Politik: Rimbawan memiliki insting konservasi untuk menilai daya dukung lingkungan secara objektif. Mereka memiliki keberanian teknokratis untuk mengambil langkah radikal—seperti mencabut izin perusahaan pembakar hutan—tanpa tersandera oleh kompromi politik jangka pendek. Ketiga, fokus pada Penyelesaian Akar Masalah: Krisis Karhutla butuh cetak biru teknokratis; penguatan Manggala Agni secara sistemik dan penataan tata air gambut secara masif. Ini hanya bisa dieksekusi oleh ahli yang memahami hutan, bukan birokrat umum.
"Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, ketahanan Nasional yang kuat adalah sebuah ilusi jika bentang ekologis kita dan paru-paru rakyat terus dihanguskan. Hutan kita tidak butuh birokrat yang pandai merangkai kata; hutan kita butuh seorang teknokrat Rimbawan yang mengerti bagaimana merawat akar, tanah, dan air.(Red/R).
