IntenNews.com | Medan – 14/03/2026 - Dugaan penutupan parit milik negara kembali mencuat di Kota Medan. Kali ini terjadi di Jalan Jala 10 Lingkungan 14, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, di mana sebuah parit yang selama puluhan tahun menjadi jalur utama aliran air menuju Sungai Bederak diduga ditutup oleh seorang pengusaha tambak udang Vannamei. Akibatnya, warga kini dihantui ancaman banjir setiap kali hujan turun karena aliran air yang sebelumnya lancar kini diduga terputus.
Sejumlah warga menilai penutupan parit tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar aturan karena menyangkut fasilitas umum yang seharusnya tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan secara sepihak.
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya disamarkan, sebut saja Wahyu (49), mengungkapkan bahwa parit tersebut dulunya memiliki fungsi yang sangat vital bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, pada era 1990-an parit tersebut bahkan menjadi jalur keluar masuk perahu nelayan yang tinggal di kawasan tersebut.
“Dulu parit ini lebar, airnya jernih, nelayan keluar masuk lewat sini. Warga juga sering mencuci pakaian dan mandi di situ,” ungkap Wahyu.
Namun kondisi itu berubah drastis sekitar tujuh tahun terakhir sejak berdirinya usaha tambak udang Vannamei milik seorang pengusaha bernama Susanto alias AWI di kawasan tersebut.
Sejak saat itu, warga menduga parit yang selama ini menjadi jalur utama pembuangan air sengaja dibentengi atau ditutup demi kepentingan operasional tambak. Akibatnya, aliran air menuju Sungai Bederak diduga terhenti dan menimbulkan potensi banjir di kawasan pemukiman warga.
“Sekarang kalau hujan deras kami kebanjiran, karena air tidak bisa lagi mengalir ke Sungai Bederak,” jelasnya.
Nama Mantan Kepling Ikut Disebut
Dalam penelusuran yang dilakukan warga, dugaan penutupan parit tersebut juga menyeret nama mantan Kepala Lingkungan (Kepling) 14 Terjun, Abdul Wahab.
Warga menduga penutupan parit milik PU itu terjadi dengan sepengetahuan atau bahkan izin dari oknum aparat lingkungan pada masa itu.
“Dugaan kami, Abdul Wahab yang saat itu menjabat Kepling 14 memberikan izin kepada AWI untuk menutup parit PU tersebut demi kepentingan usaha tambaknya,” ujar Wahyu.
Jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat karena fasilitas umum yang seharusnya menjadi jalur drainase justru dimanfaatkan untuk kepentingan usaha pribadi.
SDABMBK Medan Utara Terkesan Tutup Mata
Ironisnya, hingga kini persoalan tersebut belum terlihat mendapat penanganan serius dari instansi terkait.
Media ini telah mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak UPT Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan Utara serta pihak Kelurahan Terjun.
Namun hingga lebih dari sepekan sejak konfirmasi dilakukan, Kepala UPT SDABMBK Medan Utara Kelana Putra dan Kasubbag Fery Pasaribu belum memberikan penjelasan tegas terkait dugaan penutupan parit milik negara tersebut.
Sikap yang terkesan beralasan dan lamban merespons persoalan ini justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, bahkan memunculkan dugaan adanya pembiaran terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Desakan Penertiban
Warga berharap Pemerintah Kota Medan segera turun tangan melakukan peninjauan langsung ke lokasi serta menertibkan jika benar ditemukan adanya penutupan parit milik negara secara sepihak.
Pasalnya, selain berpotensi memicu banjir, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai penguasaan fasilitas umum yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.
“Yang kami minta sederhana saja, parit itu dikembalikan fungsinya seperti dulu supaya air bisa mengalir normal,” tutup Wahyu.
Jika persoalan ini terus dibiarkan, warga khawatir dampaknya tidak hanya sebatas banjir, tetapi juga dapat menjadi preseden buruk dalam pengelolaan fasilitas umum di Kota Medan.
(Red)
.jpeg)
