Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Perketat Penyaluran BBM Bersubsidi, DPD HNSI Sumut Sampaikan Pesan Menyentuh

Sumber foto: DISKIP SUMUT

IntenNews.com|Medan-Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi Tahun 2025 serta pembahasan rencana penyaluran BBM bersubsidi Tahun 2026, di Ruang Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (15/1/2026). Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan kecil.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara,Ir. Supriyanto, M.M, memimpin langsung rapat ini, dihadiri oleh perwakilan BPH Migas, Pertamina, organisasi nelayan, dan pemilik kapal perikanan berukuran kurang dari 5 GT. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, serta upaya perbaikan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara diwakili oleh wakil sekretaris, Dian Wahyudi, meminta BPH Migas untuk meningkatkan kuota ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan.

Dian meminta BPH Migas untuk meningkatkan kuota ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan Terkhusus bagi nelayan di Sumatera Utara kami mewakili nelayan Sumut, ini cukup penting bagi kami bagaimana nelayan mau maksimal jika bahan bakar kapal saja sulit,” ungkap Dian 

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran BBM bersubsidi, sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Sumatera Utara," ujar Ir. Supriyanto, M.M

Penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan kecil, serta mengurangi beban biaya operasional mereka. (Red/Rif).