Para orator dari utusan kelompok masyarakat mengecam tindakan perusahaan TPL yang telah melakukan pengrusakan alam Tapanuli Raya sekaligus merampas hak hak masyarakat mulai dari tanah, kemerdekaan pribadi bahkan kriminalisasi masyarakat secara terbuka selama puluhan tahun. Tatanan masyarakat yang di hancurkan, nilai nilai budaya dan keberaamaan juga menjadi rusak akibat kehadiran PT. TPL.
Menurut seorang orator bermaga Ambarita mengatakan bahwa puluhan warga bersama dia telah menjadi korban kekerasan dan di masukkan ke penjara oleh TPL karena berusaha mempertahankan tanahnya di desa Sihaporas, selain itu seorang wanita berumur sekitar 50 tahun ini juga menyampaikan dalam orasinya menjadi korban pemukulan dan penganiayaan bersama puluhan masyarakat lain yang berusaha mempertahan kan tanah warisan leluhurnya ratusan tahun yang lalu yang dirampas TPL dengan semena mena oleh karyawan TPL berpakaian ala ninja, mereka bertopeng, menggunakan penutup wajah, memakai perisai dan alat pentungan, mereka membabi buta memukuli dan menganiaya masyarakat merusak tanaman dan bahkan menghancurkan rumah kami, sebut boru Pasaribu.
Seruan masyarakat meminta TUTUP TPL puluhan tahun hingga sekarang, bahkan Menurut orator aksi mengatakan bahwa Bobbi Nasution sebagai gubernur malah mendukung keberadaan TPL dan tidak mendukung atau tidak melindung hak hak rakyat. Kekecewaan rakyat memuncak pada 10-11-2025, massa memasuki depan kantor Gubernur Sumut menyerukan agar Bobbi memberikan perhatian dan segera menutup TPL.
Hingga pukul 14.00 sejak pagi aksi digelar jam 10.00, namun tak nampak ada Gubernur. Disekitaran Kantor Gubernur terlihat ratusan personil Polri dan Pol-PP berjaga didepan pintu masuk kantor tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPP Formasi Sumatera Utara G. Seniman M.Pd.CPM yang bergabung dengan massa demonstrasi TUTUP TPL turut menyampaikan aspirasinya. Seniman mengatakan bahwa konflik antara warga Tapanuli Raya telah ada sejak lama, namun menurutnya hal ini terjadi karena Pemerintah tidak sensitif terhadap adanya gesekan yang dapat menimbulkan perpecahan dimasyarakat. Dulu PT. Inti Indorayon yang sekarang bernama PT. TPL selalu mendapat prioritas dari negara atau pemerintah dengan membiarkan maysrakat tertekan dan tertindas akibat kekuasaan TPL yang sangat luas diberikan pemerintah. Makanya saya heran tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan sumber pernghasilan rakyat agar keluar dari kemiskinan tetapi kita lihat kemerdekaan Rakyat lah yang dirampas. Kalian boleh lihat, misalnya kalau masyarakat melawan maka polisi akan cepat bertindak dengan memasukkan masyarakat ke penjara. Makanya korban akibat perusahaan ini ratusan warga menjadi menderita dan trauma. Tetapi kalo pihak TPL yang membantai rakyat nyarisbtidak ada tindakan. Ini sangat mengherankan dan kita curiga bahwa semua kejadian itu nyata nyata di perlihatkan kepada masyarakat. Dan yang aneh lagi tak satupun Bupati atau kepala daerah atau Anggota Dewan (DPRD) di seluruh kabupaten kawasan hutan konversi TPL yang mau mendukung perlawanan rakyat ini. Ini sudah aneh. Padahal semua anggota DPR/ DPRD bersama Kepala daerah bahkan presiden dipilih oleh rakyat yang tertindas ini. Kalian bisa lihat bahwa kondisi ini cukup mencurikan kenapa para kepala daerah dan DPR/DPRRI ini membiarkan rakyat sendiri berjuang melawan penjajahan tanah rakyat padahal UUD 1945 bahwa prinsip keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi " Salus Populi Suprema Lex Esto" yang mengamanatkan negara untuk selalu mengutamakan kesejahteraan dan melindungi rakyat setiap tindakan dan kebijakan. Ini jelas dilanggar oleh pemerintah.
Anda baca pasal 28 ayat (1 ) UUD 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik, nah kalian lihat apakah aparat negara bersama sama penyelenggara negara dalam hal ini sudah menjalankan ini? Tidak. Malah sebaliknya, rakyat ditindas oleh bangsanya sendiri. Rakyat yang memilih pemimpin negara ini mukai Presiden, gubernur, bupati, Kepala desa apalagi DPRD justru mereka tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang telah memilih mereka untuk duduk, malah memberikan dukungan kepada TPL. Termasuk hari ini Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan jelas mengatakan mendukung TPL, Rakyat Sumatera Utara khususnya Tapanuli Raya termasuk Rakyat Tapanuli Selatan yang turut menyuarakan kekecewaannya kepada bobby dan kemarahan rakyat atas pernyataan yang melukai hati rakyat. Setidaknya bila Bobby tak dapat membantu rakyat, tidak mau berpihak kepada rakyat atau tidak menghendaki rakyat selamat, tak perlu memberikan statemen mendukung TPL yang dapat melukai hati rakyat, sebut Seniman.
(Tim)
