IntenNews.com|-Labuhanbatu,– Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Labuhanbatu Raya menyampaikan keprihatinan mendalam terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara, Kamis (23/7/2026).
Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi stunting dan pemenuhan gizi anak sekolah hingga saat ini dinilai masih carut-marut di lapangan. Salah satu persoalan krusial adalah terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah selesai dibangun di beberapa titik, namun sampai hari ini belum juga difungsikan dan beroperasional.
"Ini bukan lagi soal keterlambatan biasa. Ini soal komitmen negara kepada anak-anak kita. Gedung SPPG sudah berdiri, anggaran sudah turun, tapi anak-anak di Labuhanbatu Raya belum juga merasakan manfaatnya. Mau sampai kapan?" ujar Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya dalam keterangannya.
Beberapa Temuan HMI Labuhanbatu Raya di Lapangan:
1. SPPG Mangkrak: Beberapa unit SPPG di wilayah Labuhanbatu, Labusel, dan Labura telah 100% selesai secara fisik. Namun tidak ada kejelasan terkait operator, SDM dapur, dan jadwal distribusi. Akibatnya fasilitas tersebut berpotensi rusak karena tidak terpakai.
2. Data Penerima Tidak Akurat: Masih banyak sekolah yang belum terdata sebagai penerima MBG, sementara di sisi lain ada sekolah yang menerima namun tidak tepat sasaran.
3. Distribusi Tidak Merata: Beberapa kecamatan di 3 Kabupaten sudah mulai menerima MBG, namun frekuensinya tidak rutin dan menunya monoton. Sementara kecamatan lain sama sekali belum tersentuh.
4. Minimnya Sosialisasi: Orang tua murid dan pihak sekolah mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan program. Sehingga muncul kebingungan di lapangan.
HMI Cabang Labuhanbatu Raya menilai carut-marut ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengeksekusi program strategis nasional tersebut.
Tuntutan HMI Labuhanbatu Raya:
1. Pemerintah segera mengoperasionalkan seluruh SPPG yang sudah selesai dibangun di Labuhanbatu Raya paling lambat 1 bulan ke depan, beserta kejelasan SDM dan anggaran operasionalnya.
2. Audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di 3 Kabupaten Labuhanbatu oleh Inspektorat dan DPRD untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran.
3. Membuka ruang partisipasi publik termasuk mahasiswa, ormas, dan sekolah dalam pengawasan dan evaluasi program MBG.
4. Menyusun roadmap distribusi yang jelas dan transparan agar seluruh sekolah di Labuhanbatu Raya dapat menerima MBG secara merata dan berkelanjutan.
"Program MBG adalah hak anak, bukan proyek politik. Jika sampai akhir tahun 2026 SPPG masih belum beroperasi, maka kami HMI Labuhanbatu Raya akan turun ke jalan dengan aksi massa yang lebih besar," tegasnya.
HMI Cabang Labuhanbatu Raya berkomitmen akan terus mengawal program MBG agar benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan, bukan hanya jadi seremonial dan papan nama semata.(Red/R).
