|


Mangrove Rusak, Banjir Rob Mengganas: Lingkar Bumi Nusantara Ingatkan Ancaman Krisis Lingkungan di Belawan

Foto : Pembina Lingkar Bumi Nusantara (LBN) Dr. Lili Pintauli Siregar, SH.,MH sedang berdiskusi bersama Ketua LBN, Ibeng Syafruddin Rani, SH.,MH dan Sekretaris LBN, Rahmad Khairil Chaniago, ST dan pengurus LBN lainnya
IntenNews.com | Belawan – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026, pengurus Perhimpunan Lingkar Bumi Nusantara menggelar kegiatan "Refleksi Lingkungan Hidup" di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyuarakan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di kawasan Medan Utara, khususnya Belawan. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kerusakan ekosistem hutan mangrove yang dinilai telah memberikan dampak serius terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir.

Kawasan Belawan sebagai gerbang utama aktivitas pelabuhan dan pusat mobilitas perekonomian Kota Medan maupun Sumatera Utara memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, wilayah ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, mulai dari kerusakan infrastruktur, kemiskinan, kekumuhan lingkungan hingga meningkatnya angka kriminalitas yang mengganggu stabilitas sosial masyarakat.


Ketua Perhimpunan Lingkar Bumi Nusantara, Ibeng S. Rani, SH., MH., menyampaikan bahwa banjir rob yang terus berulang dan terjadi hampir setiap pekan sudah dapat dikategorikan sebagai bencana berkelanjutan yang membutuhkan penanganan serius dari seluruh pemangku kebijakan.

"Setiap kali banjir rob datang, fasilitas umum rusak, rumah warga terdampak, aktivitas ekonomi terganggu, dan masyarakat harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal," ujarnya.

Menurut Ibeng, kerusakan lingkungan di Belawan dan kawasan Medan Utara tidak dapat dilepaskan dari semakin berkurangnya luasan ekosistem mangrove yang selama ini berfungsi sebagai buffer zone atau zona penyangga kawasan pesisir.


Ia menjelaskan bahwa banyak kawasan mangrove yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, tambak, maupun area reklamasi dan depo peti kemas. Perubahan tata guna lahan tersebut menyebabkan ruang sebaran air pasang laut semakin menyempit sehingga air meluap ke kawasan permukiman yang memiliki elevasi lebih rendah dibandingkan area perkebunan, tambak maupun kawasan industri.

"Jika kerusakan hutan di wilayah pegunungan dapat memicu banjir bandang, maka kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir juga turut memperbesar resiko terjadinya banjir rob. Ini adalah hubungan ekologis yang tidak bisa diabaikan," tegasnya.

Selain berfungsi sebagai pelindung alami pesisir, mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai spesies yang mendukung kehidupan masyarakat nelayan. Berkurangnya luasan mangrove, kata Ibeng, secara langsung mempengaruhi rantai ekonomi masyarakat pesisir karena mengurangi populasi ikan, udang, kepiting dan berbagai biota lainnya.

"Dalam satu hektare hutan mangrove dapat hidup sekitar seratus spesies. Bayangkan apabila ratusan bahkan ribuan hektare ekosistem mangrove mengalami kerusakan, berapa banyak spesies yang kehilangan habitatnya. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap penghasilan nelayan kecil yang semakin tertekan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan yang tidak terkendali pada akhirnya akan menciptakan efek domino berupa meningkatnya biaya hidup masyarakat pesisir, sementara pendapatan mereka justru menurun.


"Secara tidak langsung, pengelolaan lingkungan yang out of control dapat menciptakan inflasi di tingkat masyarakat pesisir. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus lebih jeli melihat akar persoalan dan dampak lanjutan dari kerusakan lingkungan, termasuk kaitannya dengan perubahan iklim," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Perhimpunan Lingkar Bumi Nusantara, R. Khairil Chaniago, ST., menyoroti persoalan pengelolaan sampah dan sistem drainase di kawasan Belawan.

Menurutnya, posisi geografis Belawan yang berada di muara sungai dan kawasan pesisir menjadikan wilayah tersebut sebagai titik akumulasi berbagai jenis sampah, baik yang berasal dari aktivitas masyarakat maupun sampah laut (marine debris).

"Kondisi ini semakin memperkuat citra kawasan pesisir Belawan sebagai wilayah kumuh dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Karena itu, pembenahan infrastruktur lingkungan harus menjadi prioritas, khususnya peningkatan kualitas jalan dan sistem drainase," katanya.

Khairil menjelaskan bahwa sistem drainase yang tidak optimal sering menjadi penyebab utama terjadinya banjir dan genangan air yang berlangsung lama. Untuk itu, Belawan dinilai perlu memiliki peta drainase yang komprehensif guna mengidentifikasi titik-titik rawan genangan, termasuk kawasan yang terdampak air pasang laut dengan waktu surut yang lambat.

Ia juga menyoroti persoalan sedimentasi lumpur di saluran drainase akibat banjir rob yang secara rutin membawa material lumpur laut ke lingkungan pemukiman warga.

"Lumpur yang mengendap di saluran drainase lama-kelamaan mengeras seperti semen dan menjadi penghambat aliran air. Ketika bercampur dengan sampah plastik, endapan tersebut membentuk penyumbatan yang semakin sulit dibersihkan," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Khairil mengusulkan agar Pemerintah Kota Medan menyiapkan lokasi khusus sebagai Area Disposal untuk menampung lumpur hasil pengerukan drainase yang telah dikeringkan. Lokasi tersebut juga diharapkan dilengkapi dengan mesin pengayak yang mampu memisahkan material lumpur dari sampah plastik dan material lainnya.

"Terkait teknis pelaksanaannya tentu dapat dikaji dan dirumuskan oleh dinas terkait menjadi program kerja yang terukur. Harapan kami, Belawan dapat menjadi pilot project penanganan lumpur dan sampah drainase bagi kawasan lain di Kota Medan," ujarnya.

Menutup kegiatan refleksi tersebut, Khairil menegaskan bahwa Perhimpunan Lingkar Bumi Nusantara akan terus menjalankan perannya sebagai agen perubahan sekaligus mitra kontrol sosial pemerintah dalam bidang lingkungan hidup.

"Kami merasa perlu menyampaikan berbagai persoalan ini kepada para pemangku kebijakan. Lingkar Bumi Nusantara hadir untuk mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang," pungkasnya.

(Dian)

Komentar


Berita Terkini