IntenNews.com|-MEDAN- Ratusan mahasiswa GMNI Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Kota Medan, Rabu (17/6/2026), Mengusung tema “Indonesia Krisis Kebijakan”, mereka menyoroti rapor merah tata kelola pemerintahan. 10 poin tuntutan dilayangkan, mulai dari evaluasi PSN sampai kelangkaan
Massa menilai kebijakan pemerintah saat ini melenceng dari tujuan mensejahterakan rakyat. Kebijakan dianggap lebih berpihak ke oligarki dan kroni kekuasaan, sementara daya beli masyarakat terus tertekan.
*10 Poin Tuntutan GMNI*
Dalam pernyataan sikap, GMNI Medan merinci 10 poin krusial yang jadi dasar aksi:
*1. Ajak Rakyat Turun ke Jalan*
GMNI menyerukan seluruh elemen masyarakat turun ke jalan. Tujuannya merespons pelemahan ekonomi nasional yang membebani warga.
*2. Evaluasi Proyek Strategis Nasional*
PSN dinilai tidak efisien dan membebani keuangan negara. GMNI minta evaluasi total agar proyek benar-benar berdampak ke rakyat.
*3. Hukum untuk Kaum Marhaen*
Mahasiswa menuntut supremasi hukum murni. Hukum harus berpihak ke rakyat bawah, bukan “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.
*4. Bedah Program Mercusuar*
Program MBG, KDMP, dan sekolah rakyat jadi sasaran kritik. GMNI menilai program itu hanya menguntungkan segelintir oligarki.
*5. Anggaran Pendidikan 20% Diawasi Ketat*
Efektivitas anggaran pendidikan 20% APBN harus dievaluasi. Dana diminta fokus ke mutu dan pemerataan pendidikan, bukan proyek seremonial.
*6. Revisi UU TNI & Polri*
DPR RI diminta segera merevisi UU TNI dan UU Polri. Tujuannya menjaga marwah institusi dan iklim demokrasi.
*7. Stop Militerisasi Sipil*
Pemerintah diminta menghentikan militerisasi di ruang sipil. Fungsi TNI dikembalikan ke barak.
*8. Evaluasi Pertamina dan ESDM*
Krisis energi jadi sorotan. GMNI desak evaluasi total Pertamina dan Kementerian ESDM terkait kelangkaan dan kenaikan harga BBM.
*9. Perkuat Rupiah, Proteksi Produk Lokal*
Pemerintah dituntut ambil langkah strategis memperkuat Rupiah. Kebijakan impor harus diperketat untuk melindungi produsen lokal.
*10. Tolak Politik Oligarki*
GMNI menolak keras praktik politik oligarki dan pemenuhan kepentingan kroni di birokrasi.
*Audiensi DPRD Medan Berujung Mosi Tidak Percaya*
Massa sempat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala. Hasilnya mengecewakan GMNI.
Menurut mahasiswa, legislatif tidak memberi kepastian politis maupun jawaban tegas atas 10 tuntutan. Tidak ada komitmen konkret yang lahir dari pertemuan itu.
*“Wakil Rakyat Gagap Hadapi Krisis”*
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Bung Ramot Simarmata, mengecam sikap normatif pimpinan dewan.
“Kami datang ke rumah rakyat untuk menagih komitmen. Sayangnya Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala justru melempem dan gagal tegas. Ini bukti wakil rakyat hari ini gagap menghadapi krisis kebijakan,” ujar Ramot.
*Ancam Aksi Lanjutan Massa Lebih Besar*
Karena audiensi buntu, GMNI Medan menyatakan mosi tidak percaya. Ramot memastikan akan konsolidasi internal untuk menggelar aksi lanjutan.
Estimasi massa aksi berikutnya akan jauh lebih besar. Tekanan ke pemerintah dan DPRD akan ditingkatkan sampai tuntutan dijawab.(Red/R).
.jpeg)
