IntenNews.com | Medan - Pemberian “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”. Pada (29/1/2026) kepada Pemko Medan seharusnya menjadi dasar agar Ombudsman dan Pemko Medan tidak menjadikan “Diam” sebagai Perisai (Perlindungan) tiba -tiba mendapatkan Penghargaan.
Polemik Pemilihan Kepling di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan menjadi perbincangan hangat untuk dibahas, Publik meminta Ombudsman dan Pemko Medan untuk dapat memberikan solusi serta perhatian serius.
Ketua Aliansi Sapu Bersih Koruptor (ASBK) Sumatera Utara, Rudy Sagala turut menyoroti kondisi pasca pengangkatan Kepling di Kecamatan Medan Marelan yang menimbulkan ketidakpuasan akibat beragam temuan dan respon masyarakat Medan Marelan.
Rudy mengungkapkan, berbagai persoalan yang tidak selesai diurus Rico Waas selaku Walikota Medan. Diantaranya masalahi Dinas Perhubungan Kota Medan, Banyaknya Jukir dan peredaran tiket parkir palsu menjadi polemic ditengah-tengah kesulitan ekonomi rakyat.
Lebih lanjut Rudy menyebutkan, Masalah Kesehatan seperti yang diungkapkan oleh salah satu postingan di Instagram afifabdillah.official “Banyak keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan Kesehatan di Kota Medan yang masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat.
“ Ombudsman terkesan seperti mati rasa. Sampai saat ini belum ada sedikit statement atas kegelisahan public baik menggunakan media baik cetak maupun elektronik dari Pemko Medan dan Ombudsman,” papar Rudy.
Terkait permasalahan diatas dan persoalan lain yang ada di Kota Medan, Rudy Sagala Menilai terjadinya penghargaan tersebut akibat mati rasanya Ombudsman dan Pemko Medan.
“ Memang beberapa waktu yang lalu Wali Kota Medan Rico Waas menginginkan Ombudsman RI Perwakilan Sumut menjadi mata dan telinga Pemko Medan. Tapi sangatlah disayangkan jika keinginan itu menjadikan Ombudsman Perwakilan Sumut menjadi mati Rasa,” tutup Rudy Sagala.
(Red)
