|


Hak Rakyat Menjadi Prasasti Atas Nama Keterwakilan Bila Pemilihan Melalui Legislatif


IntenNews.com | Labuhanbatu,

Dari gerbang kampus harapan itu menyatu

Pada penderitaan rakyat, Lalu...

Demokrasi itu lahir, di depan istana negara di halaman gedung penyambung lidah rakyat dengan satu teriakan

"Turunkan !"

Ada baju yang robek, celana yang koyak pelipis yang pecah dan ada kepungan gas air mata

Ada pentungan memukul tubuh, ada tentang sepatu yang mendarat dimana-mana hingga ada tubuh yang rebah di aspal sampai ada nyawa melayang

Demokrasi yang lahir itu menjadi reformasi 


Namun hari ini, gemuruh itu hendak diredam

Oleh palu-palu rapat di ruang legislatif

Dimana yang duduk tak pernah merasa rakyat

Dimana yang duduk semuanya merasa pejabat

Dengan wacana pemilihan kepala daerah melalui keterwakilan parlemen

Parlemen mengunci demokrasi dari dalam

Dan santun untuk memperkosa hak-hak politik rakyat 


Inilah yang dikatakan bung Kusno dengan penjajah bangsa sendiri

Yang akan datang tidak membawa senjata, tetapi membawa dalih efisiensi, stabilitas, dan tata kelola.

Bahasa yang tampak rapi dan terhormat

Bahasa pejabat yang terbiasa kerja dengan membuat laporan bukan dengan membuat kerja nyata yang dinikmati rakyat dengan hikmat


Penjajah itu sembunyikan dalam butir musyawarah mufakat pancasila demi niat memindahkan kedaulatan

dari tangan rakyat

ke saku-saku partai politik

Walau Mahkamah Konstitusi telah berbicara.

Putusannya jelas:

demokrasi pasca Reformasi adalah demokrasi yang memberi hak memilih

langsung kepada rakyat.

Mengabaikannya itu berarti bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pembangkangan terhadap nurani konstitusi

Harusnya diseret ke meja pengadilan dan disidangkan dengan tuduhan sebagai pengkhianat yang berniat menjajah bangsa sendiri dengan memundurkan kembali demokrasi yang dilahirkan dari reformasi

Sebab, ketika rakyat tidak lagi memilih,

Maka pemimpin tidak lagi mendengar

Pemimpin memang berunding,namun perundingan itu hanya membuahi pemimpin menjadi berhutang

Dan utangnya bukan pada rakyat melainkan pada partai, fraksi, dan kompromi gelap di balik meja tak pernah tercatat dalam berita acara sidang 


Dulu, aku pernah hidup dalam demokrasi yang diwakilkan dan aku tahu bagaimana akhirnya kekuasaan yang dihasilkan mengeras membatu angkuh tak tersentuh keberpihakan kepada rakyat

Boro-boro kemajuan satu daerah akan terlihat tapi kalau kesejahteraan untuk keluarganya dan partai politik yang mewakili pemimpin itu dalam keterwakilan jangan tanya kemajuannnya

Luar biasa mewahnya mengalahkan raja-raja pernah berkuasa di nusantara

Turun temurun kemajuan kesejahteraannya.


Kritik menjadi tabu

Dan rakyat dipaksa belajar takut pada negara yang seharusnya melindungi

Sampai reformasi itu hadir untuk memutus rantai itu.

Bukan untuk dirangkai ulang dengan alasan zaman berubah.

Pada hal ini hanyalah intrik pat gulipat jilat pantat kekuasaan yang dibungkus dengan kata Musyawarah untuk mufakat

Beradab jadi biadab

Mengapa bisa beradab jadi biadab?

Karena jika hari ini pemilihan kepala daerah

ditarik kembali ke tangan legislatif

Akan menghasilkan kekuasaan tanpa mandat dari rakyat melainkan hadiah dari partai politik yang akan berakhir pada kezaliman


Dan ini harus ditulis bukan hanya tentang kemunduran demokrasi Pancasilanya dengan tinta pengkhianatan

Bukan juga ditulis dengan hanya pada pelanggaran konstitusi

Tetapi pada ingatan kolektif bangsa yang kebablasan menafsirkan musyawarah untuk mufakat

Dengan mengesampingkan jauh-jauh keadilan sosial

Demokrasi memang mahal juga melelahkan serta penuh dengan kegaduhan dan sering mengecewakan

Namun hanya dengan hal itulah rakyat masih diakui sebagai pemilik negeri 

Hak rakyat tidak tinggal prasasti atas nama keterwakilan


SigondrongDalamDiam

8Januari2025

Komentar


Berita Terkini