IntenNews.com | Medan Marelan — Polemik pengurusan Surat Silang Sengketa (SS) di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, memasuki babak baru. Di tengah rencana Laskar Pembela Umat Islam (LPUI) Sumatera Utara menyurati BKPSDM Kota Medan, Zukri Al-Rasyid memberikan klarifikasi kepada awak media dengan menunjukkan bukti percakapan WhatsApp terkait kesepakatan biaya pengecekan status tanah yang menjadi objek permohonan.
Persoalan ini mencuat setelah Nanda Eko Putra alias Abu Azzam, Ketua Umum LPUI, menyampaikan rilis yang meminta Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Zukri Al-Rasyid saat menjabat sebagai Lurah Terjun.
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Zukri untuk memperoleh penjelasan dari pihak yang disebut dalam rilis.
Dalam keterangannya, Zukri membantah telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal terdapat kesepakatan mengenai biaya pengecekan status tanah yang akan diproses dokumen SS-nya.
Sebagai bagian dari klarifikasinya, Zukri menunjukkan percakapan WhatsApp dengan Abu Azzam yang menurut penjelasannya berkaitan dengan kesepakatan biaya pengecekan tanah tersebut.
Bukti komunikasi itu menjadi bagian penting dalam menelusuri kronologi persoalan. Meski demikian, isi percakapan perlu dipahami secara utuh dan dikaitkan dengan dokumen serta bukti transaksi lainnya sebelum ditarik kesimpulan mengenai duduk perkara.
Zukri: Uang Bukan untuk Kepentingan Pribadi
Zukri menjelaskan bahwa dana yang ditransfer Abu Azzam diperuntukkan bagi proses pengecekan status tanah, bukan untuk kepentingan pribadi dirinya.
Menurut Zukri, hasil pengecekan menunjukkan bahwa objek tanah yang dimohonkan telah memiliki pemilik. Karena itu, proses pengurusan dokumen SS tidak dilanjutkan.
Ia juga menyatakan bahwa uang yang sebelumnya diberikan untuk keperluan pengecekan melalui pihak yang menangani proses tersebut telah dikembalikan sepenuhnya kepada Abu Azzam.
“Memang Nanda Eko Putra alias Abu Azzam ada mentransfer sejumlah uang sesuai kesepakatan untuk melakukan pengecekan terhadap tanah yang akan diurus SS tersebut. Uang itu bukan buat dirinya,” jelas Zukri.
“Setelah dilakukan pengecekan terhadap tanah tersebut, ternyata di objek tanah yang dimohonkan oleh Nanda Eko Putra telah ada pemiliknya. Sehingga permohonannya tidak dilanjutkan. Uang yang telah diberikan kepada Penasehat Hukum yang dimintakan untuk menelaah keabsahan seputar kepemilikan pemohon itu pun telah dikembalikan sepenuhnya kepada Nanda Eko Putra,” ungkapnya.
Pernyataan mengenai kesepakatan biaya dan pengembalian uang tersebut merupakan keterangan Zukri yang masih perlu dicocokkan dengan bukti pendukung terkait.
LPUI Sumut Berencana Surati BKPSDM Medan
Sebelumnya, Abu Azzam menyatakan akan menyurati BKPSDM Kota Medan bersama jajaran LPUI Sumut. Ia didampingi Wakil Ketua I LPUI Sumut, Rudi Gunawan alias Lek, serta Ketua DPD LPUI Kota Medan, M. Haris Suprayatna.
Abu Azzam meminta Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti persoalan yang menurutnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
“Saya aja mau dia gituin, konon lagi masyarakat biasa yang awam atas pelayanan publik dan yang tak punya akses ke kepala daerah,” ujar Abu Azzam, Senin (9/11/2026).
Ia juga menyampaikan rencana untuk mengirimkan surat kepada instansi kepegawaian terkait.
“Kita dan jajaran LPUI Sumut akan menyurati BKPSDM dan BKD Kota Medan atas kejadian yang saya alami ini,” katanya.
Konfirmasi Jadi Bagian Penting Pemberitaan
Adanya dua penjelasan berbeda membuat kronologi pengurusan dokumen SS tersebut perlu ditelaah secara menyeluruh. Percakapan WhatsApp yang ditunjukkan Zukri dapat membantu menjelaskan konteks komunikasi kedua pihak, sedangkan bukti transfer dan pengembalian dana diperlukan untuk memperjelas aliran uang yang dipersoalkan.
Pendapat Akademisi dan Praktisi Hukum Andry Mahyar Matondang terkait Polemik Surat Tidak Silang Sengketa di Kelurahan Terjun
Akademisi dan praktisi hukum, Andry Mahyar Matondang, menyoroti persoalan yang berulang terkait pengurusan dan penggunaan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa atas tanah di tengah masyarakat, khususnya di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
Menurut Andry, polemik mengenai Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa di Kelurahan Terjun bukanlah persoalan baru. Permasalahan serupa disebut telah berulang kali muncul, yang menunjukkan pentingnya pemahaman hukum yang benar, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintahan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi pertanahan, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“Persoalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan kekuatan hukum Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa. Pemahaman aparatur pemerintahan, bahkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi pertanahan, juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai surat yang pada dasarnya bersifat administratif justru dipahami seolah-olah menjadi penentu mutlak kepemilikan suatu bidang tanah,” ujar Andry.
Ia menjelaskan, dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa pada praktiknya digunakan sebagai dokumen pendukung administrasi untuk menerangkan kondisi suatu bidang tanah berdasarkan informasi dan hasil pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh pihak terkait.
Namun, kedudukan surat tersebut harus dibedakan dari bukti hak atas tanah yang diakui menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa tidak dengan sendirinya menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah, tidak pula dapat diperlakukan sebagai keputusan yang menetapkan atau menghapus hak seseorang atas suatu bidang tanah. Ada atau tidaknya surat tersebut tidak serta-merta menentukan seseorang berhak atau tidak berhak atas tanah yang dikuasainya. Penilaian mengenai hak atas tanah harus didasarkan pada bukti, riwayat penguasaan, data yuridis, data fisik, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Andry juga menekankan pentingnya memahami ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya mengenai peran kepala desa atau lurah dalam memberikan keterangan yang berkaitan dengan data dan riwayat penguasaan tanah dalam proses pendaftaran tanah. Peran tersebut harus dijalankan sesuai kewenangan dan tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan untuk memutus sengketa kepemilikan tanah yang menjadi ranah penyelesaian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Lurah maupun Camat harus memahami batas kewenangannya. Keterangan administratif yang diterbitkan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa seseorang pasti pemilik tanah, apalagi untuk meniadakan hak pihak lain tanpa pemeriksaan dan dasar hukum yang memadai. Apabila terdapat indikasi sengketa, perbedaan riwayat penguasaan, atau keberatan dari pihak lain, maka hal tersebut harus diteliti secara cermat dan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andry mengingatkan bahwa penerbitan surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan harus dilaksanakan secara hati-hati, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan terhadap dokumen pendukung, keterangan para pihak, riwayat penguasaan tanah, serta informasi mengenai kemungkinan adanya keberatan atau sengketa merupakan bagian penting dari upaya mencegah timbulnya persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menilai, pejabat yang menandatangani surat tersebut harus memastikan bahwa keterangan yang dicantumkan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila kemudian ditemukan adanya kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, maka persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, dengan tetap memperhatikan unsur kesalahan, kewenangan, dan bukti yang tersedia.
“Jangan sampai produk administrasi yang seharusnya membantu masyarakat justru menjadi sumber konflik pertanahan. Pejabat yang menerbitkan dan menandatangani surat harus bekerja berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar memenuhi permintaan pemohon. Ketelitian dalam proses administrasi merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus perlindungan bagi pejabat itu sendiri,” ungkapnya.
Andry berharap Pemerintah Kota Medan, khususnya pihak Kecamatan Medan Marelan dan Kelurahan Terjun, dapat melakukan evaluasi terhadap tata cara pelayanan, pemeriksaan, serta penerbitan surat-surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar pelayanan administrasi berjalan sesuai kewenangan, mencegah munculnya konflik berulang, serta menjaga kepastian hukum bagi masyarakat.
“Yang harus dikedepankan adalah kepastian hukum, keterbukaan administrasi, dan perlindungan hak masyarakat. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa jangan ditempatkan sebagai penentu mutlak kepemilikan tanah. Kedudukannya harus dipahami secara proporsional, sesuai fungsi administratif dan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Andry Mahyar Matondang.
(Red)
