IntenNews.com|-SERDANG BEDAGAI|-Ikatan Mahasiswa Muda Sumatera Utara (IMMSU) melayangkan surat somasi dan permintaan klarifikasi kepada manajemen PT London Sumatera Indonesia Tbk (LONSUM) Kebun Rambong Sialang Estate terkait dugaan ketidaksesuaian antara laporan program pemberdayaan masyarakat dengan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Koordinator Daerah IMMSU, Rizki Afani, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah fakta lapangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari perusahaan maupun instansi terkait. Berdasarkan hasil observasi dan kajian yang dilakukan, masyarakat di sejumlah desa sekitar perkebunan masih bergantung pada bantuan sosial pemerintah, khususnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator bahwa program pemberdayaan ekonomi yang selama ini dilaporkan belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam memiliki tanggung jawab sosial yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika masyarakat di sekitar perusahaan masih berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi yang tinggi, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pemberdayaan yang selama ini dijalankan," tegas Rizki Afani.
IMMSUjuga meminta PT LONSUM Rambong Sialang Estate memberikan klarifikasi tertulis terkait data penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) selama tiga tahun terakhir, khususnya di wilayah desa sekitarnya. Selain itu, organisasi tersebut mempertanyakan kesesuaian data yang dilaporkan kepada lembaga sertifikasi keberlanjutan dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
Menurut Rizki, transparansi merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, pihaknya memberikan waktu kepada manajemen perusahaan untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Apabila tidak terdapat tanggapan yang memadai, IMMSU menyatakan akan mendorong dilakukannya audit investigatif oleh pemerintah daerah dan instansi berwenang terhadap pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan. Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan laporan kepada lembaga terkait guna memastikan seluruh prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dijalankan secara nyata, bukan sekadar formalitas administratif."Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan benar-benar memperoleh manfaat dari keberadaan investasi yang berjalan selama ini. Keberlanjutan usaha harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan transparansi dalam pelaksanaan program sosial," tutup Rizki Afani.(Red/R).
