Intennews.com|Medan|Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Kota Medan menyampaikan kritik terbuka terhadap arah kebijakan dan tata kelola Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota saat ini, Rabu (11/2/2026).
Di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan yang terus digaungkan, SEMMI menilai terdapat pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka dan jujur kepada publik:
Apakah Medan benar-benar dibangun untuk seluruh warganya, atau hanya untuk kepentingan segelintir orang/oknum tertentu?
Kritik ini bukan bentuk kebencian politik, melainkan wujud tanggung jawab moral mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
1. Ketimpangan Pembangunan Masih Nyata
SEMMI menyoroti fakta bahwa pembangunan infrastruktur belum dirasakan merata. Jalan protokol dan kawasan tertentu memang menunjukkan perbaikan, namun banyak lingkungan masyarakat masih menghadapi persoalan klasik seperti banjir, jalan rusak, minim penerangan, serta fasilitas publik yang belum layak.
Jika visi “Medan untuk Semua” benar adanya, maka pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas, bukan sekadar etalase kota yang menguntungkan segelintir orang/oknum.
2. Pelayanan Publik dan Birokrasi
Modernisasi pelayanan publik belum sepenuhnya menjawab persoalan warga kecil yang masih menghadapi proses administratif lambat dan tidak responsif.
Pemerintahan yang berpihak seharusnya mempermudah, bukan justru memperlebar jarak antara kebijakan dan rakyat demi kepentingan segelintir orang/oknum.
3. Banjir, Transportasi, dan Tata Kota
Banjir yang berulang setiap tahun menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap perencanaan tata ruang dan sistem drainase kota.
Kemacetan yang semakin parah serta belum terintegrasinya transportasi publik juga memperlihatkan belum adanya peta jalan mobilitas kota yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan warga, bukan kendaraan pribadi milik segelintir orang/oknum.
Penataan kota tidak boleh menjadi alasan untuk meminggirkan masyarakat kecil tanpa dialog dan solusi berkeadilan sosial.
4. Ekonomi Rakyat dan Pengangguran Muda
SEMMI mempertanyakan sejauh mana kebijakan ekonomi benar-benar memperkuat UMKM dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda Medan.
Program seremonial tidak cukup. Kota besar seperti Medan membutuhkan strategi konkret berbasis data untuk menekan pengangguran dan memperluas akses ekonomi rakyat, bukan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang/oknum tertentu.
5. Transparansi Anggaran dan Tata Kelola Pemerintahan
SEMMI juga menyoroti persoalan serius terkait transparansi anggaran dan integritas pejabat struktural.
Kasus-kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat daerah menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Pemerintahan yang bersih tidak cukup dengan narasi antikorupsi, tetapi harus dibuktikan dengan:
* Transparansi proses pengangkatan pejabat,
* Pengawasan internal yang kuat,
* Keberanian mencopot pejabat bermasalah,
* Keterbukaan informasi kepada publik.
Medan tidak boleh menjadi ladang kepentingan segelintir orang/oknum elite birokrasi.
6. Demokrasi dan Ruang Kritik
SEMMI menegaskan bahwa kritik bukan ancaman, melainkan bagian dari demokrasi.
Partisipasi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil dalam kebijakan strategis kota harus diperluas. Kota yang sehat adalah kota yang memberi ruang dialog, bukan ruang diam yang hanya nyaman bagi segelintir orang/oknum tertentu.
TANTANGAN DEBAT TERBUKA
Sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi yang substantif,
SEMMI Cabang Kota Medan secara resmi menantang Wali Kota Medan untuk hadir dalam debat terbuka bersama mahasiswa dan masyarakat.
Debat ini bertujuan menjawab satu pertanyaan besar:
'Apakah Medan hari ini adalah Medan untuk semua warganya, atau Medan untuk kepentingan segelintir orang/oknum?”
Kami percaya, pemimpin yang kuat tidak alergi terhadap kritik.
Pemimpin yang berintegritas tidak takut pada transparansi.
Dan pemimpin yang berpihak pada rakyat akan siap diuji di ruang publik.
SEMMI Kota Medan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, independen, dan bertanggung jawab demi terwujudnya Medan yang adil, inklusif, dan berkeadaban.Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia.(Red/R).
